KI Banten, 31 Jul 2017 14:20 pm

Kedepankan Independensi, KI Jangan Jadi Alat Kepentingan

SERANG, (KB).- Ratusan permohonan sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten mendapat sorotan dari DPRD Banten. Menurut Anggota Komisi I DPRD Banten, Aries Halawani, KI Banten harus memastikan, bahwa permohonan informasi tersebut tidak bermuatan kepentingan sekelompok tertentu. “Sesuai undang-undang KI itu harus independen. Setiap permohonan sengketa harus ditindaklanjuti, tetapi saya menyarankan harus independen, tidak boleh dijadikan alat oleh siapa pun. Saya tidak setuju kalau KI itu jadi alat kepentingan sekelompok maupun golongan,” katanya kepada wartawan, Ahad (30/7/2017).

Ketua Fraksi Nasdem tersebut menanggapi tentang jomplangnya jumlah pemohon dengan jumlah permohonan sengketa informasi yang masuk ke KI Banten. Di mana, ada 181 permohonan sengketa informasi yang masuk KI Banten yang berasal dari 8 orang. “Harus diverifiksi, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana permohonan yang abal-abal, perlu ada investigasi, misalnya dari 80 permohonan sengketa, diketahui ada 40 permohonan yang tidak benar, 40 lainnya benar, ya itu sesuai hati nurani KI. Oh misalnya, (permohonan) itu enggak benar ya tidak perlu diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, komisioner KI memiliki kewenangan untuk menghentikan sebuah sengketa informasi. Menurut dia, permohonan sengketa informasi yang masuk juga tidak lantas serta merta harus ditangani.
“Laporan tidak serta merta ditangani semua. Harus diverifikasi, apakah ini benar yang terjadi di lapangan atau hanya main-main. Dalam peraturan KI ada kewenangan KI untuk menghentikan sengketa jika permohonan pemohon dinilai tidak relevan. Finis tidak finis itu kewenangan KI,” ucapnya.

Berdasarkan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013 tentang penghentian proses penyelesaian sengketa tersebut ada dalam pasal 4. Pada ayat 2 dijelaskan, bahwa KI tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan itikad baik. Dalam ayat 3 huruf a disebutkan, bahwa yang dimaksud tidak sungguh-sungguh dan itikad baik tersebut, yaitu melakukan permohonan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang-ulang, namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

memungkinkan KI menghentikan sengketa

Selain itu, tutur dia, KI juga harus memublikasikan setiap hasil sengketa. “Perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Sengketa apa saja yang ditangani, misalnya adanya informasi penyelewengan di tubuh pemda, itu harus dibuka. Kalau KI melenceng dari tupoksi perlu ada pelurusan, kami akan panggil kalau sudah tidak independen,” katanya.

Sementara, Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Banten, Ade Jahran menutuerkan, dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 memang memungkinkan KI menghentikan sengketa jika dinilai pemohon tidak sungguh-sungguh dan permohonan tidak relevan. Menurut dia, KI berupaya untuk independen dalam menangani sebuah sengketa informasi. Ia tidak ingin lembaga KI dijadikan sebagai “tameng” pemohon informasi yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. “Dan fokus KI juga bukan hanya soal sidang, akan tetapi juga terus berupaya mendorong badan publik lebih transparan dengan cari melakukan advokasi yang baik,” ucapnya. 

 

Sumber

Berita Terkait

Agenda

20Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


20Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
09.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


19Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


19Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Kedua
09.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


Artikel

Transparansi Ala Rumah Makan

24 Feb 2017 11:07 am  |  KI Banten

Lembaga Pendidikan Harus Terbuka

24 Oct 2016 13:39 pm  |  KI Banten

Informasi Publik, Humas dan Medsos

24 Oct 2016 11:03 am  |  KI Banten

TINJAUAN HUKUM TERBENTUKNYA UU KIP DARI SEGI POLITIK HUKUM

4 Aug 2016 10:22 am  |  KI Banten

Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi

20 Jul 2016 11:49 am  |  KI Banten

Tentang Informasi Publik

4 Nov 2015 08:03 am  |  Hotob

Pengumuman

Pemeringkatan Badan Publik 2016

21 Dec 2016 20:37 pm  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2015

22 Dec 2015 17:19 pm  |  Hotob

Pemeringkatan Badan Publik 2014

27 Nov 2014 17:31 pm  |  Administrator

Pemeringkatan Badan Publik 2013

10 Dec 2013 17:30 pm  |  Administrator

Kirimkan Laporan Layanan Informasi

7 Feb 2012 17:29 pm  |  Administrator

17 Sengketa Informasi Telah Diselesaikan

26 Jan 2012 17:29 pm  |  Administrator

Link

Ombudsman
KI Pusat
BPKP
BPK
BAWASLU
Web Pemerintahan Provinsi Banten
POLRI
KPU
KPK
Komnasham
Kejaksaan
Mahkamah Agung

Kotak Saran

Statistik Kunjungan

User Online
:
34
Today Visitor
:
149
Month Visit
:
4.191
Total Visit
:
76.756
IP Address
:
54.196.72.162

Kontak Kami

  • Komisi Informasi Provinsi Banten

    Jl. Raya Petir KM. 3, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya,

    Kota Serang - Banten 42123

    Telp/Fax: 0254 - 7912167

    E-mail: komisiinformasi@bantenprov.go.id, kip_banten@yahoo.co.id

© 2015 Cybermedia Template. All Rights Reserved.