Apakah Ajudikasi itu?

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Bilamana ajudikasi dilaksanakan?

Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan karena salah satu alasan berikut: Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; atau Pemohon informasi publik TELAH MENEMPUH upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.

Apakah Komisi Informasi Provinsi Banten merupakan lembaga mandiri ?

Ya, Komisi Informasi Provinsi Banten merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di ibukota Provinsi Banten, yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Bagaimana batas kewenangan antara KI Pusat, KI Provinsi, dan KI Kabupaten/Kota?

Hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
  • Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
  • Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
  • Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.
  • Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
  • Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Siapakah yang disebut Mediator?

Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Apakah Mediasi itu?

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

Apa yang dimaksud dengan Kaukus?

Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Bilamana mediasi dilaksanakan?

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan berikut:

  1. Tidak disediakannya informasi berkala yang wajib diumumkan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  2. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
  3. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;
  4. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
  5. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  6. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

Apakah yang dimaksud Sengketa Informasi Publik?

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

Apakah yang dimaksud dengan Majelis Komisioner?

Majelis Komisioner adalah majelis yang terdiri dari komisioner Komisi Informasi yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.

Apakah istilah MPP itu?

MPP atau Majelis Pemeriksaan Pendahuluan adalah majelis yang terdiri dari komisioner Komisi Informasi yang bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Bilamana seseorang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik?

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

  1. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
  2. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Apakah yang dimaksud Informasi Publik?

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Siapa yang dimaksud dengan Badan Publik?

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Siapa yang boleh mengajukan permohonan informasi publik?

Yaitu warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Agenda

14Oct
Visitasi Monev
13.30

Badan Pusat Statistik Prov Banten


14Oct
Visitasi Monev
13.30

Kanwil Dirjen Kekayaan Negara


11Oct
Visitasi Monev
14.00

KPU Prov Banten


11Oct
Visitasi Monev
14.00

Bawaslu Prov Banten


Artikel

Kontrol Sosial Itu Bernama Komisi Informasi

2 May 2018 09:56 am  |  KI Banten

Transparansi Ala Rumah Makan

24 Feb 2017 11:07 am  |  KI Banten

Lembaga Pendidikan Harus Terbuka

24 Oct 2016 13:39 pm  |  KI Banten

Informasi Publik, Humas dan Medsos

24 Oct 2016 11:03 am  |  KI Banten

TINJAUAN HUKUM TERBENTUKNYA UU KIP DARI SEGI POLITIK HUKUM

4 Aug 2016 10:22 am  |  KI Banten

Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi

20 Jul 2016 11:49 am  |  KI Banten

Pengumuman

PENGUMUMAN KELULUSAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

30 Apr 2019 09:06 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

4 Mar 2019 00:00 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1 Feb 2019 00:00 am  |  KI Banten

Penganugerahan Hasil Monev Badan Publik Tahun 2018

4 Dec 2018 08:38 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2017

13 Dec 2017 10:43 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2016

21 Dec 2016 20:37 pm  |  KI Banten

Link

Ombudsman
KI Pusat
BPKP
BPK
BAWASLU
Web Pemerintahan Provinsi Banten
POLRI
KPU
KPK
Komnasham
Kejaksaan
Mahkamah Agung

Kotak Saran

Statistik Kunjungan

User Online
:
15
Today Visitor
:
445
Month Visit
:
12.426
Total Visit
:
352.057
IP Address
:
18.207.137.4

Kontak Kami

  • Komisi Informasi Provinsi Banten

    Jl. Raya Petir KM. 3, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya,

    Kota Serang - Banten 42123

    Telp/Fax: 0254 - 7912167

    E-mail: komisiinformasi@bantenprov.go.id, kip_banten@yahoo.co.id dan kipbanten@gmail.com

© 2015 Komisi Informasi All Rights Reserved.