Arsip Artikel

Beranda / Arsip/ Arsip Artikel

Hotob, 4 Nov 2015 08:03 am

Tentang Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.  Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Pada Mei 2010, KPK  secara resmi memiliki Pelayanan Informasi Publik yang pengelolaannya diserahkan kepada Biro Humas. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Surat Keputusan Nomor KEP-224/01/05/2010 menujuk kepala biro humas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebagai wujud pengembangan layanan informasi publik, pada tahun 2013 KPK membentuk bagian baru di bawah Biro Humas yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Bagian ini mengumpulkan seluruh informasi dari direktorat dan biro di KPK untuk diolah dan kemudian disebarluaskan kepada publik. Keragaman dan kekhasan informasi yang dimiliki oleh KPKmembuiat setiap  informasi harus dikemas ulang agar lebih mudah dipahami dan bisa diolah menjadi pengetahuan antikorupsi baru.

Informasi yang telah diolah dan dikemas oleh Humas KPK ini kemudian disebarluaskan melalui beberapa media komunikasi yang dikelola oleh KPK. Salah satu langkah inovatif yang diambil KPK adalah membuat Portal Antikorupsi –Anti Corruption Clearing House (ACCH), sebuah portal pengetahuan antikorupsi yang ditujukan untuk memperkaya literasi dan informasi antikorupsi. Portal antikorupsi yang bisa diakses di acch.kpk.go.id ini berisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), berbagai modul dan buku antikorupsi, best practices, dan berbagai pengetahuan antikorupsi lainnya.

Sumber : www.kpk.go.id

Berita Terkait

Agenda

20Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


20Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
09.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


19Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


19Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Kedua
09.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


Artikel

Transparansi Ala Rumah Makan

24 Feb 2017 11:07 am  |  KI Banten

Lembaga Pendidikan Harus Terbuka

24 Oct 2016 13:39 pm  |  KI Banten

Informasi Publik, Humas dan Medsos

24 Oct 2016 11:03 am  |  KI Banten

TINJAUAN HUKUM TERBENTUKNYA UU KIP DARI SEGI POLITIK HUKUM

4 Aug 2016 10:22 am  |  KI Banten

Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi

20 Jul 2016 11:49 am  |  KI Banten

Tentang Informasi Publik

4 Nov 2015 08:03 am  |  Hotob

Pengumuman

Pemeringkatan Badan Publik 2016

21 Dec 2016 20:37 pm  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2015

22 Dec 2015 17:19 pm  |  Hotob

Pemeringkatan Badan Publik 2014

27 Nov 2014 17:31 pm  |  Administrator

Pemeringkatan Badan Publik 2013

10 Dec 2013 17:30 pm  |  Administrator

Kirimkan Laporan Layanan Informasi

7 Feb 2012 17:29 pm  |  Administrator

17 Sengketa Informasi Telah Diselesaikan

26 Jan 2012 17:29 pm  |  Administrator

Link

Ombudsman
KI Pusat
BPKP
BPK
BAWASLU
Web Pemerintahan Provinsi Banten
POLRI
KPU
KPK
Komnasham
Kejaksaan
Mahkamah Agung

Kotak Saran

Statistik Kunjungan

User Online
:
2
Today Visitor
:
113
Month Visit
:
4.155
Total Visit
:
76.720
IP Address
:
54.196.72.162

Kontak Kami

  • Komisi Informasi Provinsi Banten

    Jl. Raya Petir KM. 3, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya,

    Kota Serang - Banten 42123

    Telp/Fax: 0254 - 7912167

    E-mail: komisiinformasi@bantenprov.go.id, kip_banten@yahoo.co.id

© 2015 Cybermedia Template. All Rights Reserved.