KI Banten, 23 May 2017 15:51 pm

Badan Publik Wajib Memahami Informasi Yang dikecualikan

SERANG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten gelar bimtek bertema Implementasi Informasi Publik dengan Parpol dan BUMN/BUMD di Hotel Puri Kayana kota Serang, Selasa, (23/5).

Pada kegiatan tersebut, Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan menjelaskan bahwa kewajiban badan publik di atur juga didalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010.

 

“Peraturan Perundang-undangan memberikan perintah kepada badan publik, termasuk didalamnya Partai Politik dan BUMN/BUMD,”. Paparnya.

Kewajiban badan publik itu yang dimaksud didalam perundang-undangan itu meliputi menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), melaksanakan Pelayanan Informasi (informasi bersifat berkala, serta merta dan informasi setiap saat), menyusun daftar informasi publik dan menetapkan SOP terkait pengembangan sistem informasi dan dokumentasi.

Dikatakannya, badan publik wajib memahami informasi mana saja yang termasuk kategori yang dikecualikan seperti diatur didalam Pasal 17 UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tujuan pengecualian informasi publik tersebut untuk melindungi penyebarluasan informasi publik agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 UU KIP,” terangnya.

Pengecualian tersebut, lanjutnya, harus melakukan tahapan dan teknis uji konsekuensi yang pada tingkat akhirnya di tandatangani oleh pimpinan badan publik.

Sumber

Berita Terkait

Agenda

26Jul
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Pemeriksaan Kedua
10.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


25Jul
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Pemeriksaan Kedua
14.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


25Jul
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Pemeriksaan Kedua
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


25Jul
Mediasi
10.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


Artikel

Kontrol Sosial Itu Bernama Komisi Informasi

2 May 2018 09:56 am  |  KI Banten

Transparansi Ala Rumah Makan

24 Feb 2017 11:07 am  |  KI Banten

Lembaga Pendidikan Harus Terbuka

24 Oct 2016 13:39 pm  |  KI Banten

Informasi Publik, Humas dan Medsos

24 Oct 2016 11:03 am  |  KI Banten

TINJAUAN HUKUM TERBENTUKNYA UU KIP DARI SEGI POLITIK HUKUM

4 Aug 2016 10:22 am  |  KI Banten

Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi

20 Jul 2016 11:49 am  |  KI Banten

Pengumuman

Pemeringkatan Badan Publik 2017

13 Dec 2017 10:43 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2016

21 Dec 2016 20:37 pm  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2015

22 Dec 2015 17:19 pm  |  Hotob

Pemeringkatan Badan Publik 2014

27 Nov 2014 17:31 pm  |  Administrator

Pemeringkatan Badan Publik 2013

10 Dec 2013 17:30 pm  |  Administrator

Kirimkan Laporan Layanan Informasi

7 Feb 2012 17:29 pm  |  Administrator

Link

Ombudsman
KI Pusat
BPKP
BPK
BAWASLU
Web Pemerintahan Provinsi Banten
POLRI
KPU
KPK
Komnasham
Kejaksaan
Mahkamah Agung

Kotak Saran

Statistik Kunjungan

User Online
:
33
Today Visitor
:
78
Month Visit
:
3.015
Total Visit
:
154.796
IP Address
:
54.81.102.236

Kontak Kami

  • Komisi Informasi Provinsi Banten

    Jl. Raya Petir KM. 3, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya,

    Kota Serang - Banten 42123

    Telp/Fax: 0254 - 7912167

    E-mail: komisiinformasi@bantenprov.go.id, kip_banten@yahoo.co.id dan sekretariat.kibanten@gmail.com

© 2015 Komisi Informasi All Rights Reserved.