KI Banten, 12 Jun 2020 17:02 pm

Pertanyakan Pendapat Hukum Dianggap Tidak Transparan, Kejati Banten Dilaporkan ke KI Banten

Kuasa Hukum Gojali beranggapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tidak transparan terkait adanya pendapat hukum yang dikeluarkan lembaga Adhyaksa tersebut.

Pasalnya, kuasa hukum juga berpendapat hingga kini meski dalam kasus yang sebelumnya sempat diperkaraan lantas sudah diputuskan menang, akibatnya pengurusan sertifikat seorang warga terbengkalai.

Diketahui, sidang bernomor register 111/KI/BANTEN-PS/2020 ini kuasa hukum Yusman Nur dan Suhendar disebut sebagai pemohon meminta dasar pendapat hukum tersebut. Selain itu kata Yusman Nur, pihaknya menanyakan isi surat pendapat hukum kejati ini.

“Jika dimenangkan dalam suatu perkara sejatinya jangan menghambat kepentingan publik,” tukas Yusman.

Dia beranggapan, ada kejanggalan terkait pendapat hukum yang dikeluarkan Kejati Banten sehingga ada yang dirugikan karena kehilangan hak layanan pembuatan sertifikat di BPN Kabupaten Tangerang.

Sementara menurut Suhendar, sebelumnya dalam kasus ini sempat diperkarakan di ranah hukum. Dan kasusnya dalam perkara itu sudah inkrah dimenangkan oleh warga yang uga kliennya.

“Posisi kita mengajukan permohonan informasi ke Kejati Banten terkait perkara. Sebelumnya sempat berperkara. Lalu dalam putusan yang inkrah menang secara hukum. Tetapi tidak dilaksanakan oleh badan publik (BPN) lantaran terganjal pendapat hukum Kejati Banten. Nah ini ada apa? Transparan dong!” ucapnya kepada wartawan usai sidang di KI Banten, Kamis (11/6/2020).

Dan permasalahannya lagi adalah badan publik yakni BPN itu tidak memberikan pendapat hukum yang sudah dikeluarkan oleh Kejati. Padahal, kami hanya ingin transparansi dasar dan tujuan dikeluarkannya pendapat hukum.

“Kok putusan inkrah pengadilan harus mentah gara-gara ada pendapat hukum Kejati Banten saja yang tidak terlampir,” ucapnya.

“Mangkannya akhirnya kita ajukan permohonan informasi Kejaksaan Tinggi Banten untuk meminta surat tersebut. Kita kirim tidak dikasih, dan hari ini disidang juga tidak ada, bararti Kejati Banten sangat tertutup. Ini jelas sejatinya Kejati Banten tidak taat UU informasi publik,” katanya melanjutkan.

“Apakah pendapat hukum ini dilaporkan ke Kejaksaan Agung, karena kejati inikan hirarki, wilayah yang harus melaporkan jangan sampai pendapat hukum ini tidak dilaporkan Kejati. Jadi bisa semena-mena mereka bikin pendapat hukum dan ini bisa menganggu. Dan terakhir kita minta MoU kerjasama Kejati Banten dengan PT Angkasa Pura ini hubungannya apa? karena kejati institusi negara bukan swasta,” tanyanya.

Ia berharap, kejati agar patuh terhadap proses ini. Bila nanti kenyataannya tidak tunduk, tentu kita akan melakukan upaya-upaya lain seperti melanjutkannya kepada instansi lebih tinggi.

Toni Anwar Mahmud Wakil Ketua KI Banten menyebut, pihaknya setelah disepakati pemohon Suhendar dan Yusman Nur, mengagendakan langkah mediasi terhadap termohon Kejati Banten.

Meskipun sudah dilayangkan surat kepada Kejati Banten, tetapi tidak dapat hadir. Tetapi prinsipnya pihak KI Banten mengedepankan mediasi.

“Selambatnya 3 hari setelah sidang ajudikasi harus ada mediasi. Sedangkan jangka waktu mediasi adalah 14 hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama,” katanya.

Ia menambahkan, kalau sudah ada mediasi, dan ternyata nanti tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Maka mediator akan melaporkan ke Ketua Majelis KI bahwa mediasi gagal.

“Kalau seperti itu, tahapan selanjutnya langsung diagendakan oleh kepanitraan KI untuk melaksanakan sidang ajudikasi dengan agenda pembuktian,” katanya.

 

Sumber : https://bantenday.co.id/

Berita Terkait

Agenda

01Oct
Agenda Sidang Nonlitigasi Pemeriksaan Kedua
13:30

Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten


01Oct
Agenda Sidang Pemeriksaan Kedua
13:30

Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten


01Oct
Agenda Sidang Pembuktian
10:00

Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten


30Sep
Agenda Sidang Putusan
13:30

Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten


Artikel

Menkominfo: Keterbukaan Informasi Bagian Integral Pembangunan

29 May 2020 10:37 am  |  KI Banten

Orang Tanpa Gejala Corona dan Potensi Generasi Paranoid Dalam Dilema Keterbukaan Informasi Publik

6 Apr 2020 11:51 am  |  KI Banten

RUU PDP Punya Hubungan Erat Dengan UU KIP

10 Mar 2020 11:30 am  |  KI Banten

Kontrol Sosial Itu Bernama Komisi Informasi

2 May 2018 09:56 am  |  KI Banten

Transparansi Ala Rumah Makan

24 Feb 2017 11:07 am  |  KI Banten

Lembaga Pendidikan Harus Terbuka

24 Oct 2016 13:39 pm  |  KI Banten

Pengumuman

PENGUMUMAN KELULUSAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

30 Apr 2019 09:06 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

4 Mar 2019 00:00 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1 Feb 2019 00:00 am  |  KI Banten

Penganugerahan Hasil Monev Badan Publik Tahun 2018

4 Dec 2018 08:38 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2017

13 Dec 2017 10:43 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2016

21 Dec 2016 20:37 pm  |  KI Banten

Link

Ombudsman
KI Pusat
BPKP
BPK
BAWASLU
Web Pemerintahan Provinsi Banten
POLRI
KPU
KPK
Komnasham
Kejaksaan
Mahkamah Agung

Kotak Saran

Statistik Kunjungan

User Online
:
16
Today Visitor
:
686
Month Visit
:
22.034
Total Visit
:
207.004
IP Address
:
100.24.125.162

Kontak Kami

  • Komisi Informasi Provinsi Banten

    Jl. Raya Petir KM. 3, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya,

    Kota Serang - Banten 42123

    Telp/Fax: 0254 - 7927100

    Whats App : 0878 6081 5222

    E-mail: komisiinformasi@bantenprov.go.id dan kipbanten@gmail.com

© 2015 Komisi Informasi All Rights Reserved.