KI Banten, 4 May 2020 19:00 pm

KI Banten Minta Diumumkan Berkala, Anggaran Penanganan Covid-19 Didorong Transparan

Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten mendorong pemerintah daerah di Banten mengumumkan besaran dan alokasi penetapan pergeseran anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Pengumuman perlu dilakukan secara berkala melalui saluran yang mudah dan dipahami masyarakat, seperti media massa dan website resmi milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama,” ujar Ketua KI Banten Hilman.

Ia mengatakan, sejumlah aturan telah memberikan kewenangan kepada pemda melakukan pergeseran anggaran TA 2020 untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Aturan tersebut antara lain Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 177/Kmk.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

“Hal itu penting dilakukan untuk tidak menambah kegelisahan masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 terutama dalam program jaringan pengaman sosial (JPS) dan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baik waktu penyampaian bantuan, besaran, mekanisme dan sebagainya,” kata Hilman, dalam keterangan tertulisnya, Ahad (3/5/2020).

Penyampaian informasi juga sesuai dengan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19 tanggal 6 April 2020.

Isinya meminta seluruh PPID badan publik tetap melakukan pelayanan informasi dengan memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya.

“Khususnya terkait dengan rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran dan mekanisme partisipasi publik di badan publik selama masa masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung. Dengan tetap mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak),” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, pemda melalui PPID Utama perlu melakukan berbagai upaya untuk dapat melaksanakan amanat Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Perki 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik untuk memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini.

Kepala BKAD Banten Rina Dewinyanti mengatakan, pemprov kembali melakukan refocusing atau pergeseran APBD TA 2020 untuk tahapa III.

“Masih dilakukan pembahasan, tapi kami sudah laporkan ke Mendagri dan Kementerian Keuangan. Tapi untuk input di sistem sedang kami proses finalisasi,” ucapnya.

Direncanakan, nilai anggaran hasil pergeseran APBD TA 2020 hingga tahap III ini akan menghasilkan anggaran total sekitar Rp 2 triliun.

“Nilai pergeserannya sudah terlihat. Kalau kemarin pada refocusing kedua BTT (belanja tak terduga) dari (Rp) 45 miliar menjadi (Rp) 1,2 T. Nah ini sekarang dari refocusing ketiga ini kami arahkan bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota (Rp) 440 miliar seluruhnya untuk penanganan Covid-19. Artinya kalau direfocusing ketiga menjadi (Rp) 1,6 T itu bisa hampir sekitar (Rp) 2 triliun untuk penanganan covid ini,” ujarnya.

Adapun penambahan anggaran penanganan Covid-19 dari pergeseran tahap III terjadi pada anggaran recovery ekonomi dari Rp 32 miliar menjadi Rp 240 miliar.

“Terus untuk social safetyatau JPS awalnya dua bulan, kami upayakan lebih lama lagi tergantung melihat kita cadangkan untuk itu,” ucapnya.

 

Sumber: https://www.kabar-banten.com/

Berita Terkait

Agenda

11Mar
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Kedua
14.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


11Mar
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Kedua
10.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


10Mar
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Kedua
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


10Mar
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Putusan
10.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


Artikel

Orang Tanpa Gejala Corona dan Potensi Generasi Paranoid Dalam Dilema Keterbukaan Informasi Publik

6 Apr 2020 11:51 am  |  KI Banten

RUU PDP Punya Hubungan Erat Dengan UU KIP

10 Mar 2020 11:30 am  |  KI Banten

Kontrol Sosial Itu Bernama Komisi Informasi

2 May 2018 09:56 am  |  KI Banten

Transparansi Ala Rumah Makan

24 Feb 2017 11:07 am  |  KI Banten

Lembaga Pendidikan Harus Terbuka

24 Oct 2016 13:39 pm  |  KI Banten

Informasi Publik, Humas dan Medsos

24 Oct 2016 11:03 am  |  KI Banten

Pengumuman

PENGUMUMAN KELULUSAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

30 Apr 2019 09:06 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

4 Mar 2019 00:00 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1 Feb 2019 00:00 am  |  KI Banten

Penganugerahan Hasil Monev Badan Publik Tahun 2018

4 Dec 2018 08:38 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2017

13 Dec 2017 10:43 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2016

21 Dec 2016 20:37 pm  |  KI Banten

Link

Ombudsman
KI Pusat
BPKP
BPK
BAWASLU
Web Pemerintahan Provinsi Banten
POLRI
KPU
KPK
Komnasham
Kejaksaan
Mahkamah Agung

Kotak Saran

Statistik Kunjungan

User Online
:
13
Today Visitor
:
4
Month Visit
:
25.091
Total Visit
:
25.091
IP Address
:
103.83.198.158

Kontak Kami

  • Komisi Informasi Provinsi Banten

    Jl. Raya Petir KM. 3, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya,

    Kota Serang - Banten 42123

    Telp/Fax: 0254 - 7927100

    Whats App : 0878 6081 5222

    E-mail: komisiinformasi@bantenprov.go.id dan kipbanten@gmail.com

© 2015 Komisi Informasi All Rights Reserved.