Arsip Artikel

Beranda / Arsip/ Arsip Artikel

Administrator, 12 Feb 2014 17:22 pm

Pasal 4 Perki 1/2013 Tidak Membatasi Hak Akses Informasi Publik

Oleh Yhannu Setiawan - UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan pengejawantahan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang berisi jaminan perlindungan hak atas informasi. Secara historikal pembentukannya, lahir dari spirit kebebasan di tengah euphoria demokrasi pasca tumbangnya orde baru. Maka dapat dimaklumi jika dalam konteks penerapannya, terdapat sejumlah permasalahan dari sisi kejelasan (lex certa) maupun ketegasannya (lex stricta), terutama terkait mekanisme permohonan informasi dan area teknis penyelesaian sengketa informasi.

Semangat memperluas akses atas informasi publik, kemudian terdistorsi dengan sikap dari pengaju permohonan informasi publik yang kerap tidak berkenan menyertakan kejelasan maksud dan tujuan permohonannya atau tujuan permohonan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Permohonan-permohonan tersebut terkesan diajukan pemohon informasi tanpa didasari itikad baik (goeder throuw) yang secara mutatis mutandis mengganggu tertib administrasi penyelenggaraan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 4 Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) sebagai perubahan atas Perki Nomor 2 tahun 2010, merumuskan rangkaian norma teknis yang bertujuan menjaga tertib prosedur dan formalisme tahapan PSI terhadap permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik (vexatious request). Dengan demikian, Pasal 4 Perki PPSIP sejatinya merupakan ikhtiar dan jalan keluar mengatasi kebuntuan peraturan (rechts impasse) karena UU No. 14 Tahun 2008 tidak cukup tegas mengatur syarat PSI.

Penolakan permohonan sebagaimana diatur Pasal 4 Perki PPSIP, sebetulnya juga lazim dikenal dan dipraktekan di lembaga peradilan dengan istilah dan mekanisme tertentu. Contohnya yang terjadi di lingkungan tata usaha negara (PTUN) dikenal istilah dismissal procces, yaitu suatu proses sebelum atau di awal persidangan yang meneliti kelengkapan, ketepatan, atau kelayakan permohonan untuk terus disidangkan. Hanya saja perbedaan terdapat pada argumen dan mekanisme penolakan, termasuk upaya hukum yang dapat ditempuh. Pasal 62 UU PTUN menyediakan upaya hukum yang ditempuh guna melawan keputusan penolakan, sedangkan Pasal 4 Perki PPSIP tidak menyediakannya.

Bahwa pemenuhan hak atas informasi sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945, secara konstitusional dalam pemenuhan dan konstruksi teknis pada penerapannya dapat dikesampingkan (derogable right), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 28J. Oleh karenanya, hak atas informasi bukan berarti kebebasan yang bersifat mutlak, namun dapat dibatasi dengan mengatur mekanisme atau tata cara penolakan penyelesaian sengketa informasi bila permohonan yang diajukan terbukti tidak memiliki tujuan yang jelas (vexatious request).UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan pengejawantahan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang berisi jaminan perlindungan hak atas informasi. Secara historikal pembentukannya, lahir dari spirit kebebasan di tengah euphoria demokrasi pasca tumbangnya orde baru. Maka dapat dimaklumi jika dalam konteks penerapannya, terdapat sejumlah permasalahan dari sisi kejelasan (lex certa) maupun ketegasannya (lex stricta), terutama terkait mekanisme permohonan informasi dan area teknis penyelesaian sengketa informasi.

Semangat memperluas akses atas informasi publik, kemudian terdistorsi dengan sikap dari pengaju permohonan informasi publik yang kerap tidak berkenan menyertakan kejelasan maksud dan tujuan permohonannya atau tujuan permohonan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Permohonan-permohonan tersebut terkesan diajukan pemohon informasi tanpa didasari itikad baik (goeder throuw) yang secara mutatis mutandis mengganggu tertib administrasi penyelenggaraan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 4 Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) sebagai perubahan atas Perki Nomor 2 tahun 2010, merumuskan rangkaian norma teknis yang bertujuan menjaga tertib prosedur dan formalisme tahapan PSI terhadap permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik (vexatious request). Dengan demikian, Pasal 4 Perki PPSIP sejatinya merupakan ikhtiar dan jalan keluar mengatasi kebuntuan peraturan (rechts impasse) karena UU No. 14 Tahun 2008 tidak cukup tegas mengatur syarat PSI.

Penolakan permohonan sebagaimana diatur Pasal 4 Perki PPSIP, sebetulnya juga lazim dikenal dan dipraktekan di lembaga peradilan dengan istilah dan mekanisme tertentu. Contohnya yang terjadi di lingkungan tata usaha negara (PTUN) dikenal istilah dismissal procces, yaitu suatu proses sebelum atau di awal persidangan yang meneliti kelengkapan, ketepatan, atau kelayakan permohonan untuk terus disidangkan. Hanya saja perbedaan terdapat pada argumen dan mekanisme penolakan, termasuk upaya hukum yang dapat ditempuh. Pasal 62 UU PTUN menyediakan upaya hukum yang ditempuh guna melawan keputusan penolakan, sedangkan Pasal 4 Perki PPSIP tidak menyediakannya.

Bahwa pemenuhan hak atas informasi sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945, secara konstitusional dalam pemenuhan dan konstruksi teknis pada penerapannya dapat dikesampingkan (derogable right), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 28J. Oleh karenanya, hak atas informasi bukan berarti kebebasan yang bersifat mutlak, namun dapat dibatasi dengan mengatur mekanisme atau tata cara penolakan penyelesaian sengketa informasi bila permohonan yang diajukan terbukti tidak memiliki tujuan yang jelas (vexatious request).

Penulis adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat

Berita Terkait

Agenda

13Aug
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


13Aug
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
10.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


12Aug
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


12Aug
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
10.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


Artikel

Menkominfo: Keterbukaan Informasi Bagian Integral Pembangunan

29 May 2020 10:37 am  |  KI Banten

Orang Tanpa Gejala Corona dan Potensi Generasi Paranoid Dalam Dilema Keterbukaan Informasi Publik

6 Apr 2020 11:51 am  |  KI Banten

RUU PDP Punya Hubungan Erat Dengan UU KIP

10 Mar 2020 11:30 am  |  KI Banten

Kontrol Sosial Itu Bernama Komisi Informasi

2 May 2018 09:56 am  |  KI Banten

Transparansi Ala Rumah Makan

24 Feb 2017 11:07 am  |  KI Banten

Lembaga Pendidikan Harus Terbuka

24 Oct 2016 13:39 pm  |  KI Banten

Pengumuman

PENGUMUMAN KELULUSAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

30 Apr 2019 09:06 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

4 Mar 2019 00:00 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1 Feb 2019 00:00 am  |  KI Banten

Penganugerahan Hasil Monev Badan Publik Tahun 2018

4 Dec 2018 08:38 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2017

13 Dec 2017 10:43 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2016

21 Dec 2016 20:37 pm  |  KI Banten

Link

Ombudsman
KI Pusat
BPKP
BPK
BAWASLU
Web Pemerintahan Provinsi Banten
POLRI
KPU
KPK
Komnasham
Kejaksaan
Mahkamah Agung

Kotak Saran

Statistik Kunjungan

User Online
:
53
Today Visitor
:
612
Month Visit
:
20.523
Total Visit
:
132.614
IP Address
:
35.172.233.215

Kontak Kami

  • Komisi Informasi Provinsi Banten

    Jl. Raya Petir KM. 3, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya,

    Kota Serang - Banten 42123

    Telp/Fax: 0254 - 7927100

    Whats App : 0878 6081 5222

    E-mail: komisiinformasi@bantenprov.go.id dan kipbanten@gmail.com

© 2015 Komisi Informasi All Rights Reserved.