KI Banten, 25 Oct 2018 15:05 pm

OPD Terancam Pidana Jika Tutup Informasi yang Dibutuhkan Masyarakat

PANDEGLANG – Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, Ade Jahran menyampaikan bahwa masyarakat atau lembaga bisa memidanakan atau mensengketakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apabila OPD tersebut tidak memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Namun sengketa tersebut baru bisa dilakukan setelah tata cara atau aturan dari pihak pemohon informasi telah dilakukan kepada OPD. Apabila langkah itu sudah dilakukan dan OPD tetap tidak memberikan informasi yang dibutuhkan maka pemohon bisa membawa permasalahan itu ke KIP Provinsi untuk ditindaklanjuti.

“Jadi tidak ujug-ujug dia tidak memberikan (informasi) langsung dipidana tapi harus ada prosedur yang dilakukan melalui Komisi Informasi terlebih dahulu baru bisa ke penyidik. Sebenarnya ada pidananya walaupun ringan,” terang Ade usai berkunjung ke Ruang Pintar Kabupaten Pandeglang, Rabu (24/10/2018)

Sesuai pasal 51 dan pasal 56 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dimana pasal 51 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.

Dan pasal 56 yang berbunyi setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-undang yang lebih khusus tersebut.

“Pidana kurungan 1 sampai 2 tahun kalau dendanya Rp5 juta sampai Rp20 juta, tergantung kategorinya,” tambahnya. (Med/Red)
 

 

 
 

Berita Terkait

Agenda

23Jan
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Putusan
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


22Jan
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
10.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


16Jan
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Pembuktian
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


16Jan
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Kedua
10.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


Artikel

Kontrol Sosial Itu Bernama Komisi Informasi

2 May 2018 09:56 am  |  KI Banten

Transparansi Ala Rumah Makan

24 Feb 2017 11:07 am  |  KI Banten

Lembaga Pendidikan Harus Terbuka

24 Oct 2016 13:39 pm  |  KI Banten

Informasi Publik, Humas dan Medsos

24 Oct 2016 11:03 am  |  KI Banten

TINJAUAN HUKUM TERBENTUKNYA UU KIP DARI SEGI POLITIK HUKUM

4 Aug 2016 10:22 am  |  KI Banten

Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi

20 Jul 2016 11:49 am  |  KI Banten

Pengumuman

Penganugerahan Hasil Monev Badan Publik Tahun 2018

4 Dec 2018 08:38 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2017

13 Dec 2017 10:43 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2016

21 Dec 2016 20:37 pm  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2015

22 Dec 2015 17:19 pm  |  Hotob

Pemeringkatan Badan Publik 2014

27 Nov 2014 17:31 pm  |  Administrator

Pemeringkatan Badan Publik 2013

10 Dec 2013 17:30 pm  |  Administrator

Link

Ombudsman
KI Pusat
BPKP
BPK
BAWASLU
Web Pemerintahan Provinsi Banten
POLRI
KPU
KPK
Komnasham
Kejaksaan
Mahkamah Agung

Kotak Saran

Statistik Kunjungan

User Online
:
4
Today Visitor
:
179
Month Visit
:
5.571
Total Visit
:
212.482
IP Address
:
54.146.206.127

Kontak Kami

  • Komisi Informasi Provinsi Banten

    Jl. Raya Petir KM. 3, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya,

    Kota Serang - Banten 42123

    Telp/Fax: 0254 - 7912167

    E-mail: komisiinformasi@bantenprov.go.id, kip_banten@yahoo.co.id dan kipbanten@gmail.com

© 2015 Komisi Informasi All Rights Reserved.