KI Banten, 1 Dec 2018 09:41 am

Gubernur: Penyelenggara Negara Wajib Terbuka Sampaikan Informasi Publik

NET - "Keterbukaan informasi sangat sesuai dengan visi dan misi Provinsi Banten sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah,” ujar Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Jumat (30/11/2018). 
 
Hal itu diakatakan Gubernur dalam sambutan yang dibacakan oleh  Asisten Daerah (Asda) III Provinsi Banten Samsir dalam acara Penganugerahan Badan Publik Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam implementasi Undang-Undang (UU) KIP Tahun 2018, di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Curug, Kota Serang, Jum’at (30/11/2018). 
 
Gubernur mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan pintu sekaligus penentu bagi terciptanya pemerintah yang baik (Good Govermance) sesuai dengan Misi pertama Provinsi Banten yakni menciptakan tata kelola pemerintah yang baik. 
 
Gubernur mengatakan seluruh penyelenggara negara wajib terbuka dalam menyampaikan informasi publik, dan keterbukaan informasi sudah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten khususnya dalam menciptakan good governance. 
 
Gubernur melalui Asda III itu menjelaskan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang berlaku efektif pada 2010. Terutama efektif bagi penyelenggara negara, baik yang di Pemerintah pusat maupun yang di daerah. Mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa lagi menutupi informasi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut penyelenggara negara wajib terbuka, wajib menginformasikan setiap agenda dan program pada kegiatan penyelenggara negara. 
 
“Jika dulu hanya sedikit yang boleh dibuka, kini harus membuka informasi lebih banyak, dan sedikit yang boleh ditutupi sesuai dengan semangat UU KIP yaitu Maximum Access And Limited Exception (banyak yang dibuka dan terbatas yang ditutupi-red),” ungkap Gubernur.
 
Ketua Pelaksana MONEV 2018 Komisioner KIP Achmad Nasrudin mengatakan maksud dari Penanugerahan BP dalam Implementasi KIP adalah agar Badan Publik memiliki tanggungjawab (aware) terhadap Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan amanah UU 14 tahun 2008. Sedangkan, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab BP tersebut dalam mengimplementasikan UU KIP, sekaligus memberikan apresiasi / penghargaan kepada BP dalam implementasi UU KIP. Kegiatan Monev ini merupakan rangkaian dari peringatan Right To Know Day (RTKD) atau Hari Untuk Tahun Internasional, yang diperingati setiap tanggal 28 September.
 
Pada 2018 ini, ujar Nashrudin, bukan peringkat (dalam artian ranking) yang menjadi dasar penganugerahan, meskipun anugerah yang diberikan juga berdasarkan akumulasi nilai yang diperoleh, melainkan berdasarkan SK Ketua KI Pusat Nomor 03/Kep/Ketua-KIP/III/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2018.
 
Kepala Bidang Aplikasi, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Amal Herawan Budhi mengatakan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 127/SK-BP/KI BANTEN/XI/2018, Kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dari delapan kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Porvinsi Banten. (*/pur)
 

Berita Terkait

Agenda

20Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
14.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


19Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
13.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


19Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Kedua
11.00

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


19Sep
Sidang Ajudikasi Nonlitigasi
09.30

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


Artikel

Kontrol Sosial Itu Bernama Komisi Informasi

2 May 2018 09:56 am  |  KI Banten

Transparansi Ala Rumah Makan

24 Feb 2017 11:07 am  |  KI Banten

Lembaga Pendidikan Harus Terbuka

24 Oct 2016 13:39 pm  |  KI Banten

Informasi Publik, Humas dan Medsos

24 Oct 2016 11:03 am  |  KI Banten

TINJAUAN HUKUM TERBENTUKNYA UU KIP DARI SEGI POLITIK HUKUM

4 Aug 2016 10:22 am  |  KI Banten

Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi

20 Jul 2016 11:49 am  |  KI Banten

Pengumuman

PENGUMUMAN KELULUSAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

30 Apr 2019 09:06 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

4 Mar 2019 00:00 am  |  KI Banten

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1 Feb 2019 00:00 am  |  KI Banten

Penganugerahan Hasil Monev Badan Publik Tahun 2018

4 Dec 2018 08:38 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2017

13 Dec 2017 10:43 am  |  KI Banten

Pemeringkatan Badan Publik 2016

21 Dec 2016 20:37 pm  |  KI Banten

Link

Ombudsman
KI Pusat
BPKP
BPK
BAWASLU
Web Pemerintahan Provinsi Banten
POLRI
KPU
KPK
Komnasham
Kejaksaan
Mahkamah Agung

Kotak Saran