CURUG - Komisi Informasi (KI) Provinsi Ban­ten menggagas keterbukaan informasi pub­lik selama pelaksanaan Pilgub Ban­ten 2011. Gagasan itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Ta­hun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Un­dang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Untuk realisasi gagasan ini, KI Banten mengadakan rapat koordinasi dengan KPU Banten, Panwaslu Banten, dan Komisi Pe­nyiaran Indonesia Daerah (KPID) Ban­ten di kantor KI Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (20/9). “Komisi Informasi ingin publik mendapat informasi secara cepat dalam setiap tahapan dan proses Pilgub Banten,” kata Anggota KI Banten Alamsyah Basri.
Hadir pada kesempatan itu Ketua KI Banten Yhannu Setyawan dan tiga anggota KI Banten yakni Thoni Anwar Mahmud, Achmad Nas­ruddin, dan Amas Tadjuddin. Kemudian ang­gota KPU Banten Nasrulloah, Ketua KPID Banten Muhibuddin, dan anggota Pan­waslu Banten Haer Bustomi.
Menurut Alamsyah, KI Banten, KPU Banten, Pan­waslu, dan KPID merupakan lembaga non-struktural Pemprov Banten yang mem­punyai kedudukan sejajar selaku lembaga publik. Oleh karena itu, lanjutnya, koordinasi dalam keterbukaan informasi pilgub perlu dilakukan sesuai amanat UU Pemilu.  Pada Pasal 9, semua penyelenggara pilgub wajib menyampaikan semua informasi tahapan mau­pun proses pilgub kepada masya­rakat. UU Pemilu juga saling menguatkan dengan UU KIP yang mengamanatkan jaminan bagi publik untuk mendapat informasi.
Pada Pilgub Banten, KI Banten menyatakan komitmen untuk mempercepat proses sengketa informasi yang diajukan publik jika berkaitan dengan pilgub. Selain itu, kata Alamsyah, KI Banten bersedia memberikan asistensi terhadap standar laya­nan informasi kepada penyeleng­gara pilgub sesuai dengan Peraturan KI Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. “Kami berharap, selama pilgub tidak ada sengketa informasi terhadap penyelenggara pilgub,” ujarnya.
Anggota KPU Banten Nasrulloh me­nyambut baik rencana KI Banten dalam menggagas ke­ter­bukaan informasi pada pilgub. “Bagi kami, jika ada publik yang meminta informasi, pasti akan KPU layani. Jika layanan terlambat, mungkin karena keter­batasan sumber daya manusia,” ujarnya.
Menurut Nasrulloh, KPU Ban­ten membutuhkan asistensi dari KI Banten soal layanan informasi yang akan dilakukan Pejabat Pe­ngelola Informasi dan Do­kumentasi (PPID) di sekretariat KPU Banten. “Soal PPID memang kami terkendala, tapi jika KI Banten ingin memberikan asistensi, kita sambut,” ujarnya.
Panwaslu Banten menyatakan su­dah berupaya terbuka dalam in­formasi proses laporan dugaan pe­langgaran pilgub. Menurut ang­gota Panwaslu Banten Haer Bus­tomi, setiap laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Banten disampaikan dan di­umumkan melalui papan in­formasi. Keterbukaan informasi me­rupakan amanat Peraturan Ba­waslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. “Kepu­tusan setiap laporan dugaan pelanggaran pilgub, selalu kami umumkan melalui papan informasi,” ujarnya.
Ketua KPID Banten Muhibuddin me­nyatakan siap melaksanakan ga­gasan KI Banten. Kata dia, se­lama ini pihaknya selalu me­nginformasikan hasil temuan pe­langgaran yang dilakukan lembaga penyiaran kepada media massa. “Kami pun sudah mem­punyai PPID karena dibiayai oleh APBD dan mempunyai sekretariat informasi,” ujarnya. (run/yes/ags)

Sumber: Radar Banten